3 July 2009, 09:14
Dana Minim
Dewan Pesimis Pusat Kantor Pijay Bisa Dibangun
MEUREUDU – Rencana pembangunan pusat perkantoran Pidie Jaya dengan perkiraan dana sebesar Rp 104 miliar mendapat respon pesimis dari kalangan DPRK Pidie Jaya. Pihak dewan menilai, kebutuhan dana Rp 104 miliar selama lima tahun mendatang bakal terkendala dana atau bakal menguras seluruh keuangan daerah.
“Coba kalau dibagi, Rp 104 miliar dibagi selama lima tahun. Berarti tiap tahun daerah harus mengeluarkan sekitar Rp 20 miliar lebih untuk pembangunan pusat pemkab. Masalahnya, dari mana uang Rp 20 miliar itu akan diambil setiap tahunnya. Apalagi tahun ini kita hanya punya dana Rp 8,5 miliar,” ujar Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRK Pijay, Mustari Mukhtar kepada Serambi, Kamis (2/7).
Selama ini, kata dia, pemkab seperti merasa optimis bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan pusat perkantoran dari pusat bakal bertambah. Sehingga, eksekutif meyakini sumber DAK tersebut mencapai Rp 20 miliar tiap tahun yang dapat digunakan untuk pembangunan pusat pemkab. Apalagi, sistem anggaran tidak boleh menganggarkan sumber dana yang belum ada.
“Jadi, kalau pun ada penambahan DAK, sepertinya tidak mungkin hingga mencapai Rp 20 miliar setiap tahun. Kemungkinan lain bisa dibangun kalau ada dana cadangan. Sedangkan Pidie Jaya tidak memiliki dana cadangan sedikit pun,” ujarnya. Solusi lain yang mungkin dijalankan oleh eksekutif Pijay, kata Mustari, adalah penggunaan dana daerah yang dijatahi untuk pembangunan lain untuk difokuskan pada pembangunan pusat pemkab. Hanya saja, tambah Mustari, bila solusi itu akan diambil oleh eksekutif, bakal tidak ada anggaran daerah untuk pembangunan jalan rusak, jembatan patah dan lainnya di gampong-gampong.
Optimis
Sementara itu, Asisten I Setdakab Pidie Jaya, Abd Rahman Puteh menyatakan, pemkab tetap optimis akan mampu membangun pusat perkantoran di Cot Trieng, Meureudu. “Kami optimis dan akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan pusat agar DAK untuk pembangunan pusat pemkab itu bisa bertambah tiap tahunnya,” ujarnya. Sebenarnya, jelas dia, DAK untuk pembangunan pusat pemkab Pijay tahun 2009 bisa mencapai Rp 15 miliar. Namun kenyataannya, Pidie Jaya hanya mampu memperoleh sekitar Rp 8,5 miliar, mengingat DAK tahun 2008 tidak berhasil dipergunakan.(s)
“Coba kalau dibagi, Rp 104 miliar dibagi selama lima tahun. Berarti tiap tahun daerah harus mengeluarkan sekitar Rp 20 miliar lebih untuk pembangunan pusat pemkab. Masalahnya, dari mana uang Rp 20 miliar itu akan diambil setiap tahunnya. Apalagi tahun ini kita hanya punya dana Rp 8,5 miliar,” ujar Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRK Pijay, Mustari Mukhtar kepada Serambi, Kamis (2/7).
Selama ini, kata dia, pemkab seperti merasa optimis bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan pusat perkantoran dari pusat bakal bertambah. Sehingga, eksekutif meyakini sumber DAK tersebut mencapai Rp 20 miliar tiap tahun yang dapat digunakan untuk pembangunan pusat pemkab. Apalagi, sistem anggaran tidak boleh menganggarkan sumber dana yang belum ada.
“Jadi, kalau pun ada penambahan DAK, sepertinya tidak mungkin hingga mencapai Rp 20 miliar setiap tahun. Kemungkinan lain bisa dibangun kalau ada dana cadangan. Sedangkan Pidie Jaya tidak memiliki dana cadangan sedikit pun,” ujarnya. Solusi lain yang mungkin dijalankan oleh eksekutif Pijay, kata Mustari, adalah penggunaan dana daerah yang dijatahi untuk pembangunan lain untuk difokuskan pada pembangunan pusat pemkab. Hanya saja, tambah Mustari, bila solusi itu akan diambil oleh eksekutif, bakal tidak ada anggaran daerah untuk pembangunan jalan rusak, jembatan patah dan lainnya di gampong-gampong.
Optimis
Sementara itu, Asisten I Setdakab Pidie Jaya, Abd Rahman Puteh menyatakan, pemkab tetap optimis akan mampu membangun pusat perkantoran di Cot Trieng, Meureudu. “Kami optimis dan akan terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan pusat agar DAK untuk pembangunan pusat pemkab itu bisa bertambah tiap tahunnya,” ujarnya. Sebenarnya, jelas dia, DAK untuk pembangunan pusat pemkab Pijay tahun 2009 bisa mencapai Rp 15 miliar. Namun kenyataannya, Pidie Jaya hanya mampu memperoleh sekitar Rp 8,5 miliar, mengingat DAK tahun 2008 tidak berhasil dipergunakan.(s)
