5 June 2009, 08:53
Ketergantungan pada NGO Harus Dikurangi
BIREUEN – Dalam upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri, Pemkab Bireuen diminta untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari berbagai NGO. Selain itu, Pemkab Bireuen diminta mengambil alih pemberdayaan masyarakat serta menciptakan iklim yang bergairah bagi usaha produktif masyarakat melalui cara-cara yang baik.
Demikian antara lain isi rekomendasi yang dihasilkan pada acara Latihan Kader II HMI se-Sumatera yang berlangsung di SKB Kota Juang Bireuen, 25-31 Mei 2009. Kegiatan itu diikuti 40 peserta dari HMI Perwakilan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri, Riau dan Aceh. “Kita juga mendesak Pemkab Bireuen untuk melakukan upaya-upaya industrialisasi bidang pertanian (agroindustri) besar-besaran sehingga tercipta industrialisasi pedesaan,” tulis Ketua Umum HMI Cabang Bireuen, M Rizal M Nur dalam siaran pers yang diterima Serambi, Rabu (3/6) sore mengutip rekomendasi itu.
Kecuali dalam bidang ekonomi, menurutnya, kegiatan itu juga melahirkan rekomendasi bidang sosial budaya, politik, pendidikan, dan orientasi kekuasaan ke penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Religius. Dibidang politik, sebutnya, peserta pelatihan meminta pemerintah benar-benar menjalankan politik yang demokratis. Dibidang sosial budaya, mereka mengharapkan pemerintah memiliki strategi terhadap perubahan sosial-budaya. “Dibidang pendidikan, kita mengharapkan pemerintah dapat melakukan perubahan UU Sisdiknas mulai tingkat SD sampai Perguruan tinggi, serta menghilangkan perbedaan sekolah swasta dengan megeri,” ujarnya.(muk)
Demikian antara lain isi rekomendasi yang dihasilkan pada acara Latihan Kader II HMI se-Sumatera yang berlangsung di SKB Kota Juang Bireuen, 25-31 Mei 2009. Kegiatan itu diikuti 40 peserta dari HMI Perwakilan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepri, Riau dan Aceh. “Kita juga mendesak Pemkab Bireuen untuk melakukan upaya-upaya industrialisasi bidang pertanian (agroindustri) besar-besaran sehingga tercipta industrialisasi pedesaan,” tulis Ketua Umum HMI Cabang Bireuen, M Rizal M Nur dalam siaran pers yang diterima Serambi, Rabu (3/6) sore mengutip rekomendasi itu.
Kecuali dalam bidang ekonomi, menurutnya, kegiatan itu juga melahirkan rekomendasi bidang sosial budaya, politik, pendidikan, dan orientasi kekuasaan ke penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Religius. Dibidang politik, sebutnya, peserta pelatihan meminta pemerintah benar-benar menjalankan politik yang demokratis. Dibidang sosial budaya, mereka mengharapkan pemerintah memiliki strategi terhadap perubahan sosial-budaya. “Dibidang pendidikan, kita mengharapkan pemerintah dapat melakukan perubahan UU Sisdiknas mulai tingkat SD sampai Perguruan tinggi, serta menghilangkan perbedaan sekolah swasta dengan megeri,” ujarnya.(muk)
